Rabu, 25 Mei 2011

ooh lala-kim gun-mo

폼 나게만 살아서 철없었던 내가
pom nageman saraseo cheoreobseotdeon naega
한순간에 실수로 당할 줄 몰랐어
hansungane silsuro danghal jul mollasseo
울랄 라 울랄 라 착각하지 마
ullal la ullal la chakgakhaji ma
울랄 라 울랄 라 어쩌면 좋아
ullal la ullal la eojjeomyeon joha
콧대 높고 예쁜 척 착한척하더니
kotdae nopgo yeppeun cheok chakhancheokhadeoni
갑자기 너 이렇게 변할 줄 몰랐어
gapjagi neo ireoke byeonhal jul mollasseo
울랄 라 울랄 라 대체 왜 이래
ullal la ullal la daeche wae irae
울랄 라 울랄 라 어쩌면 좋아
ullal la ullal la eojjeomyeon joha
어떡해 나 어떡해 나 어떡하라고
eotteokhae na eotteokhae na eotteokharago
믿지 못할 이 얘기를 어떡하란 말이야
mitji motal i yaegireul eotteokharan mariya
아니야 너 아니야 나 믿을 수 없어
aniya neo aniya na mideul su eobseo
이제서야 알게 됐지 진짜 너의 모습을
ijeseoya alge dwaetji jinjja neoui moseubeul
라라라라라 라라라라라라~
lalalalala lalalalalala~
라라라라라 라라라라라라~
lalalalala lalalalalala~

완벽하게 모든 걸 가졌었던 내가
wanbyeokhage modeun geol gajyeosseotdeon naega
죽도록 너 때문에 힘들 줄 몰랐어
jukdorok neo ttaemune himdeul jul mollasseo
울랄 라 울랄 라 내가왜이래
ullal la ullal la naegawaeirae
울랄 라 울랄 라 어쩌면 좋아
ullal la ullal la eojjeomyeon joha
왜이래 너 왜이래 나 알 수가 없어
waeirae neo waeirae na al suga eobseo
왜 자꾸만 변해가니 겁이 나게 말이야
wae jakkuman byeonhaegani geobi nage mariya
힘들어 나 힘들어 나 버틸 수 없어
himdeureo na himdeureo na beotil su eobseo
도대체가 이 상황이 절대 이해가 안 돼
dodaechega i sanghwangi jeoldae ihaega an dwae
라라라라라 라라라라라라~
lalalalala lalalalalala~
라라라라라 라라라라라라~
lalalalala lalalalalala~
사랑 때문에 너무 지치고 힘들었어
sarang ttaemune neomu jichigo himdeureosseo
술로 긴 밤 지세우고 눈물을 삼켜야해
sullo gin bam jiseugo nunmureul samkyeoyahae
어떡해~ 나 어떡해~ 나 어떡하라고
eotteokhae~ na eotteokhae~ na eotteokharago
믿지 못할 이 얘기를 어떡하란 말이야
mitji motal i yaegireul eotteokharan mariya
아니야 너 아니야 나 믿을 수 없어
aniya neo aniya na mideul su eobseo
이제서야 알게 됐지 진짜 너의 모습을
ijeseoya alge dwaetji jinjja neoui moseubeul
라라라라라 라라라라라라~
lalalalala lalalalalala~
라라라라라 라라라라라라~
lalalalala lalalalalala~



여우비 by 이선희
사랑을 아직 난 몰라서

sarangeul ajik nan mollaseo

더는 가까이 못가요

deoneun gakkai motgayo

근데 왜 자꾸만 못난 내 심장은

geunde wae jakkuman motnan nae simjangeun

두근거리나요

dugeungeorinayo

난 당신이 자꾸만 밟혀서

nan dangsini jakkuman barphyeoseo

그냥 갈 수도 없네요
geunyang gal sudo eomneyo
이루어질 수 도 없는 이 사랑에
irueojil su do eomneun i sarange
내 맘이 너무 아파요
nae mami neomu apayo
하루가 가고 밤이 오면
haruga gago bami omyeon
난 온통 당신 생각뿐이죠
nan ontong dangsin saenggakppunijyo
한심스럽고 바보 같은 날
hansimseureopgo babo gateun nal
어떻게 해야 좋을까요
eotteoke haeya joheulkkayo
마음이 사랑을 따르니
maeumi sarangeul ttareuni
내가 뭘 할 수 있나요
naega mwol hal su innayo
이루어질 수도 없는 이 사랑에
irueojil sudo eomneun i sarange
내 맘이 너무 아파요
nae mami neomu apayo
하루가 가고 밤이 오면haruga gago bami omyeon
난 온통 당신 생각뿐이죠
nan ontong dangsin saenggakppunijyo
한심스럽고 바보 같은 날
hansimseureopgo babo gateun nal
어떻게 해야 하나요
eotteoke haeya hanayo
내 아픔이 무뎌져 버릴 날이
nae apeumi mudyeojyeo beoril nari
언제쯤 내게 오긴 할까요
eonjejjeum naege ogin halkkayo
한심스럽고 바보 같은 날
hansimseureopgo babo gateun nal
어떡해 하란 말인가요
eotteokhae haran maringayo
달빛이 너무나 좋아서
dalbichi neomuna johaseo
그냥 갈 수가 없네요
geunyang gal suga eomneyo
당신 곁에 잠시 누워 있을게요
dangsin gyeote jamsi nuwo isseulgeyo
잠시만 아주 잠시만
jamsiman aju jamsiman

Menghadapi Hari Kematian Internet


Sekarang ini, semua sudah terhubung dengan internet. Di banyak hal memang benar-benar membantu kita di kehidupan, terutama cara berkomunikasi dan berinteraksi. Tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga berinteraksi dengan non-human, mesin, atau sebuah sistem.

Hampir semua orang yang saya kenal sekarang mempunyai sebuah identity di dunia maya, entah web page, blog maupun social networking profile. Bahkan juga saya banyak kenal orang dari internet, tahu kegiatan orang-orang tersebut dari hasil sharingnya di dunia maya. Batas-batas privasi telah diperlebar dan definisinya diubah. Masing-masing mempunyai pemahamannya sendiri yang mungkin bagus ataupun malah merugikan.

Kita jadi berinteraksi dengan banyak orang dalam waktu yang lebih singkat dan paralel. Informasi masuk ke diri kita dengan sangat cepat dan dalam pecahan yang kecil-kecil. Otak kita jadi terlatih untuk menerima arus informasi dalam jumlah banyak secara bersamaan. Contoh nyatanya adalah Twitter.

Seperti inilah komunikasi jaman sekarang. Kita harus pintar-pintar memilih pecahan informasi kecil mana yang penting untuk disimpan dalam memori kita. Atau hal-hal apa yang sebenarnya tidak ada kepentingannya dengan kita tapi menguras energi dan waktu kita.

Kenyataan yang Maya
Apakah kamu familiar dengan skenario ini?

Bangun tidur ngecek timeline Twitter. Sambil nunggu sarapan beres, check email. Terus ngeliat foto-foto weekend unggahan temen kamu. Lalu twitteran lagi sambil sarapan.
Lalu begitu sampai di kantor langsung check-in Foursquare supaya title mayor enggak keambil oleh orang lain. Dan begitu seterusnya, orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan menatap smartphone-nya dibanding dengan bertatap dengan orang lain secara langsung. 

Ya memang dalam pekerjaan sehari-hari kita bertemu dengan real-people dan juga menghadapi real-problem. Tapi terkadang dunia maya di gadget kecil kita itu lebih menarik dari pada dunia nyata yang kita hadapi secara langsung. Alhasil orang lebih banyak lari ke dunia kecil yang indah untuk mengekspresikan atau bahkan menjadi seseorang yang tidak mungkin dia lakukan di dunia nyata.

Karena kesehariannya sudah berjalan rutin seperti itu lama-kelamaan orang menjadi terbiasa dan nyaman. Atau mungkin kata yang lebih tepatnya: ketergantungan.

Hari Kematian Internet Tiba
Apa yang harus kita persiapkan pada saat hari kematian Internet tiba? Setelah selama beberapa tahun belakangan ini kehidupan kita dimanjakan oleh kecanggihan dan kemudahan oleh teknologi, apa saja yang telah direnggut oleh internet dari kehidupan kita? Hal nyata apa yang telah hilang dan digantikan oleh kode-kode digital?

Secara tidak sadar dan pelan orang telah mengganti cara hidupnya selama 10 tahun belakangan ini. Contoh paling simplenya adalah menulis. Berapa banyak dari kita orang dewasa yang sudah merasa kaku untuk menulis tangan karena selama ini tidak pernah menulis di atas kertas lagi. Surat menyurat melalui email, berhitung menggunakan kalkulator, berbicara menggunakan instant messenger service, dsbnya. Peran mulut untuk berbicara telah tergantikan oleh 10 jari yang menari di atas keyboard, dan banyak hal lainnya.

Apa yang bisa dilakukan untuk kembali hidup seperti masa lalu lagi secara analog?

No Google!
Ini adalah sila pertama dalam peraturan dasar hidup analog. Tidak menggunakan layanan Google sama sekali, mulai dari search engine, email, map, earth, picture, dan semuanya yang Google sediakan.

Untuk mencari tau mengenai suatu hal kita gak bisa menggunakan search engine. Kamu harus mulai mencoba mencari suatu hal dengan usaha kamu sendiri, dan dengan bertanya ke manusia lain secara real. Yang ditantang disini adalah kemampuan kamu dalam bersosialisasi dengan orang baru secara nyata untuk mendapatkan informasi. Bisa juga dengan mendatangi perpustakaan dan mencari pecahan informasi dalam deretan buku-buku yang ada disana.

Kalau selama ini kita terbiasa tinggal memasukan nama tempat atau jalan untuk melihat peta, maka pada hari kematian internet kita harus kembali menggunakan peta biasa. Harus bisa mencari lokasi peta dan menelusuri jalan yang tersebar pada ratusan lembar halaman.

Langganan surat kabar.
Karena sudah tidak bisa browsing internet lagi maka kamu harus langganan surat kabar supaya enggak ketinggalan berita sehari-hari. Yang penting adalah langganan koran pagi dan sore, karena untuk koran pagi kamu bisa baca apa yang terjadi kemarin sore hingga malem, dan koran sore untuk yang terjadi dari pagi hingga siang. Yah semua beritanya sih telat 1 hari, setidaknya kamu sudah bisa ikut dalam pembicaraan sehari-hari. Efeknya adalah waktu akan terasa lebih lambat dan lebih panjang karena informasi yang kita dapat tidak terlalu deras.

Keluar dari semua social networking platform.
Hapus semua account Twitter, Facebook, MySpace, FourSquare, Koprol, dan lainnya. Mulai coba hidup dengan tenang tanpa tahu teman kamu hari ini ngeluh apa dalam perjalanan pulang kantor yang macet. Kamu juga enggak perlu tahu teman kamu sarapan apa pada pagi harinya, dan informasi-informasi lain yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kamu pasti akan lebih fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari yang utama tanpa distraction tersebut.

Untuk menghubungi seseorang akan butuh usaha lebih dari sekedar PING!! dan mention. Manusia akan kembali berbicara menggunakan mulut dan suaranya, tidak lagi dengan text dan jarinya.

Kalau udah berpergian rasanya seperti lepas dari manapun. Perjalanan dari rumah menuju tempat nongkrong rasanya kaya jalan sendirian di terowongan sunyi yang dindingnya rapat semua. Baru bisa dihubungi apabila sudah stay di sebuah tempat. Mau kabur sejenak untuk mewujudkan me time rasanya gampang banget.

Sign out dari e-mail.
Bikin PO Box atau alamat rumah saja untuk urusan surat menyurat. Dan supaya gak numpuk sampah, bikin satu lagi PO Box khusus brosur-brosur iklan atau promosi yang gak penting untuk supaya langsung dibuang ke sampah. Prinsipnya semacam bikin account/folder khusus spam di email kamu supaya langsung di trash. Siapkan folder untuk menyimpan kertas-kertas dan dokumen yang dikirim ke rumah kamu.

Album foto.
Buat kita yang hobi foto mungkin upload ke Facebook adalah hal yang paling mudah dan nyaman. Semua foto bisa kita upload sebanyak apapun tanpa mengeluarkan biaya lagi. Apabila internet sudah mati, maka untuk masalah foto ini akan kembali menjadi hal yang mahal dan butuh banyak biaya, untuk cetak dan untuk menyimpannya dengan baik di dalam album foto. Foto akan menjadi barang yang value-nya lebih spesial dan pribadi karena tidak akan mudah lagi untuk diperbanyak seperti halnya foto digital.

No copy-paste ucapan.
Persetan dengan sms-sms copy paste yang membuat handphone kamu lemot pada hari raya. Kartu-kartu ucapan yang sifatnya pribadi dan intim dengan tulisan tangan yang sangat personal. Membuat kamu merasa lebih dihargai dan hari raya menjadi lebih berarti.

Well, kalau dilihat-lihat, sebenarnya hari kematian internet bukan berarti kiamat. Kita mungkin akan merasa kesusahan karena internet sudah membuat kita mudah dalam banyak hal, tapi di lain sisi juga, nilai-nilai kehidupan akan menjadi lebih nyata dan lebih mendalam bagi banyak orang.

Semoga kita semua sudah siap apabila hari itu datang...

sumber: OMG.com

BI Wajib Laporkan Pengelolaan Rupiah Pada DPR


Jakarta, (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR, Kemal Stamboel, berpendapat, untuk memperkuat mekanisme "check and balance", Bank Indonesia wajib melaporkan pengelolaan rupiah secara periodik setiap tiga bulan kepada DPR RI. 

Sedangkan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah, kata Kemal di Gedung DPR Jakarta, Rabu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara periodik, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Terkait pengesahan RUU Mata Uang menjadi UU oleh DPR, Kemal berharap, pemerintah dan BI segera menyusun beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). 

Selain itu, proses sosialisasi juga harus segera dilaksanakan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait. 

"Untuk memperkuat kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap rupiah, Bank Indonesia dan Pemerintah juga harus bersungguh-sungguh dalam pengelolaan rupiah dan menjaga kehati-hatian dalam menambah uang dalam perekonomian," ujar politisi PKS itu.

Menurut Kemal Stamboel, dalam RUU ini juga disepakati bahwa BI perlu berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan rupiah. Sedangkan terkait dengan pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan rupiah, kewenangan tersebut tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter. 

"Kami memandang mekanisme `check and balance` sebagai bagian dari penerapan prinsip `good governance` dalam pengaturan dan pengelolaan mata uang, secara umum sudah terakomodasi dalam RUU ini," ujarnya.

Berikutnya, lanjut Kemal, juga disepakati bahwa pencetakan Rupiah dilakukan oleh BI dan pelaksanaan pencetakan rupiah dilaksanakan dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pencetakan uang. 

Jika BUMN tersebut menyatakan tidak sanggup, pencetakan rupiah dilaksanakan oleh BUMN yang bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel. 

"Bahan baku rupiah (baik kertas uang atau logam uang) harus mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI.

Pada rapat kerja masa sidang DPR sebelumnya telah disetujui bahwa uang kertas Republik Indonesia ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Presiden diwakili Menteri Keuangan. 

Sementara terkait keinginan pemerintah agar gambar presiden bisa dimasukkan dalam uang kertas, Komisi XI yang sebelumnya menolak akhirnya setuju. 

Pasal 7 ayat 1 yang semula tidak mengakomodir presiden akhirnya berubah menjadi pahlawan nasional dan presiden dapat dicantumkan dalam bagian depan mata uang. 

SENGKETA EKONOMI


  Pengertian Sengketa
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan :
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya
Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:
1. Negosiasi (perundingan)
Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

2. Enquiry (penyelidikan)
Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.

3. Good offices (jasa-jasa baik)
Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.
Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan:
1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara di pengadilan.

Tujuan memperkarakan suatu sengketa:
1. adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan,
2. dan pemecahannya harus cepat (quickly), wajar (fairly) dan murah (inexpensive)

Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan:
1. lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
2. biaya tinggi (very expensive),
3. secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
4. kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat biasa.
Sistem Alternatif Yang Dikembangkan
a). Sistem Mediation

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah). Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni Kalau salah satu pihak ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak menempuh jalan sendiri (I have may way and you have your way). Akibatnya akan terjadi jalan buntu (there is no the way).
Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi:
1. bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,
2. pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau win-win,
3. oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang menang mutlak.
Manfaat yang paling mennjol, antara lain:
1. Penyelesaian cepat terwujud (quick). Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.
2. Biaya Murah (inexpensive). Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayarpun, tidak mahal. Biaya administrasi juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.
3. Bersifat Rahasia (confidential). Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup. Tidak terbuka untuk umum seperti halnya dalam proses pemeriksaan pengadilan (there is no public docket). Juga tidak ada peliputan oleh wartawan (no press coverage).
4. Bersifat Fair dengan Metode Kompromi. Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti preseden hukum yang ada. Tidak perlu mengikuti formalitas hukum acara yang dipergunakan pengadilan. Metode penyelesaian bersifat pendekatan mencapai kompromi. Tidak perlu saling menyodorkan pembuktian. Penyelesaian dilakukan secara: (a) informal, (b) fleksibel, (c) memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diinginkan.
5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya, dibina diatas dasar hubungan kerjasama (cooperation) dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus melemparkan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan (antagonistic). Lain halnya berperkara di pengadilan. Sejak semula para pihak berada pada dua sisi yang saling berhantam dan bermusuhan. Apabila perkara telah selesai, dendam kesumat terus membara dalam dada mereka.
6. Hasil yang dicapai WIN-WIN. Oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah (lose) tidak ada yang menang (win), tetapi win-win for the beneficial of all. Lain halnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasti ada yang kalah dan menang. Yang menang merasa berada di atas angin, dan yang kalah merasa terbenam diinjak-injak pengadilan dan pihak yang menang.
7. Tidak Emosional. Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling ngotot mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.

b). Sistem Minitrial
Sistem yang lain hampir sama dengan mediasi ialah minitrial. Sistem ini muncul di Amerika pada tahun 1977. Jadi kalau terjadi sengketa antara dua pihak, terutama di bidang bisnis, masing-masing pihak mengajak dan sepakat untuk saling mendengar dan menerima persoalan yang diajukan pihak lain:
1. setelah itu baru mereka mengadakan perundingan (negotiation),
2. sekiranya dari masalah yang diajukan masing-masing ada hal-hal yang dapat diselesaikan, mereka tuangkan dalam satu resolusi (resolution).
c). Sistem Concilition

Konsolidasi (conciliation), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
1. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai conciliator atau majelis pendamai,
2. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim.

Lain halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung mencari penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.
Di negara-negara yang dikemukakan di atas, lembaga konsiliasi merupakan rangkaian mata rantai dari sistem penyelesaian sengketa dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. pertama; penyelesaian diajukan dulu pada mediasi
2. kedua; bila mediasi gagal, bisa dicoba mencari penyelesaian melalui minirial
3. ketiga; apabila upaya ini gagal, disepakati untuk mencari penyelesaian melalui kosolidasi,
4. keempat; bila konsiliasi tidak berhasil, baru diajukan ke arbitrase.
Memang, setiap kegagalan pada satu sistem, penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan perkaranya ke pengadilan (ordinary court). Misalnya, mediasi gagal. Para pihak langsung mencari penyelesaian melalui proses berperkara di pengadilan. Akan tetapi pada saat sekarang jarang hal itu ditempuh. Mereka lebih suka mencari penyelesaian melalui sistem alternatif, daripada langsung mengajukan ke pengadilan. Jadi di negara-negara yang disebut di atas, benar-benar menempatkan kedudukan dan keberadaan pengadilan sebagai the last resort, bukan lagi sebagai the first resort.

Biasanya lembaga konsiliasi merupakan salah satu bagian kegiatan lembaga arbitrase, arbitrase institusional, bertindak juga sebagai conciliation yang bertindak sebagai conciliator adalah panel yang terdaftar pada Arbitrase Institusional yang bersangkutan:
1. sengketa yang diselesaikan oleh lembaga konsiliasi pada umumnya meliputi sengketa bisnis,
2. hasil penyelesaian yang diambil berbentuk resolution, bukan putusan atau award (verdict),
3. oleh karena itu, hasil penyelesaian yang berbentuk resolusi tidak dapat diminta eksekusi ke pengadilan,
4. dengan demikian, walaupun resolusi memeng itu bersifat binding (mengikat) kepada para pihak, apabila salah satu pihak tidak menaati dengan sukarela tidak dapat diminta eksekusi ke pengadilan. Dalam hal yang seperti itu penyelesaian selanjutnya harus mengajukan gugatan ke pengadilan.
d). Sistem Adjudication

Sistem Adjudication merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang baru berkembang di beberapa negara. Sistem ini sudah mulai populer di Amerika dan Hongkong.
Secara harafiah, pengertian “ajuddication” adalah putusan. Dan memang demikian halnya. Para pihak yang bersengketa sepakat meminta kepada seseorang untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara mereka:
1. orang yang diminta bertindak dalam adjudication disebut adjudicator
2. dan dia berperan dan berfungsi seolah-olah sebagai HAIM (act as judge),
3. oleh karena itu, dia diberi hak mengambil putusan (give decision).
Pada prinsipnya, sengketa yang diselesaikan melalui sistem adjudication adalah sengketa yang sangat khusus dan kompleks (complicated). Tidak sembarangan orang dapat menyelesaiakan, karena untuk itu diperlukan keahlian yang khusus oleh seorang spesialis profesional. Sengketa konstruksi misalnya. Tidak semua orang dapat menyelesaikan. Diperlukan seorang insinyur profesional. Di Hongkong misalnya. Sengketa mengenai pembangunan lapangan terbang ditempuh melalui lembaga adjudication oleh seorang adjudicator yang benar-benar ahli mengenai kontruksi lapangan terbang.

Proses penyelesaian sengketa meleui sistem ini, sangat sederhana. Apabila timbul sengketa:
1. para pihak membuat kesepakatan penyelesaian melaui adjudication,
2. berdasar persetujuan ini, mereka menunjuk seorang adjudicator yang benar-benar profesional,
3. dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak diberi kewenangan (authority) kepada adjudicator untuk mengabil keputusan (decision) yang mengikat kepada kedua belah pihak (binding to each party),
4. sebelum mengambil keputusan, adjudicator dapat meminta informasi dari kedua belah pihak, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.
e). Sistem Arbitrase

Mengenai arbitrase, sudah lama dikenal. Semula dikenal oleh Inggris dan Amerika pada tahun 1779 melaui Jay Treaty. Berdasar data ini, perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat penyelesaian sengketa, sudah berjalan selam adua abad.Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase.
Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh karena itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan.
Memang banyak persamaan prinsip antara arbitrase dengan sistem alternatif yang lain tadi, seperti:
1. sederhana dan cepat (informal dan quick),
2. prinsip konfidensial,
3. diselesaikan oleh pihak ketiga netral yang memiliki pengetahuan khusus secara profesional.
Namun, demikian, di balik persamaan itu terdapat perbedaan dianggap fundamental, sehingga dunia bisnis lebih cenderung memiliki mediation, minitrial atau adjusdication. Perbedaan yang dianggap fundamental, antara lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Masalah biaya, dianggap sangat mahal (expensive). Biaya yang harus dikeluarkan penyelesaian arbitrase, hampir sama adengan biaya litigasi di pengadilan. Terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan, sehingga terkadang jauh lebih besar biaya dengan apa yang harus dikeluarkan bila perkara diajukan ke pengadilan. Komponen biaya atrbitrase terdiri dari: (a) Biaya administrasi (b) Honor arbitrator. (c) Biaya transportasi dan akomodasi arbitrator (d) Biaya saksi dan ahli. Komponen biaya yang seperti itu, tidak ada dalam mediasi atau minitrial. Jika pun ada biaya yang harus dikeluarkan, jauh lebih kecil. Apalagi mediasi, boleh dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.
2. Masalah sederhana dan cepat. Memang benar salah satu prinsip pokok penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah informal procedure and can be put in motion quickly. Jadi prinsipnya informal dan cepatI. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah lain. Tanpa mengurangi banyaknya sengketa yang diselesaikan arbitrase dalam jangka waktu 60-90 hari, Namun banyak pula penyelesaian yang memakan waktu panjang. Bahkan ada yang bertahun-tahun atau puluhan tahun. Apalagi timbul perbedaan pendapat mengenai penunjukkan arbitrase, Rule yang disepakati atau hukum yang hendak diterapkan (governing law), membuat proses penyelesaian bertambah rumit dan panjang.
Kelebihan tersebut antara lain:
1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik yang bersifat langsung (negtation simplister) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi),
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad-hoc yang terlembaga.
Arbitrase secara umum dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa publik maupun perdata, namun dalam perkembangannya arbitrase lebih banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa kontraktual (perdata). Sengketa perdata dapat digolongkan menjadi:
1. Quality arbitration, yang menyangkut permasalahan faktual (question of fact) yang dengan sendirinya memerlukan para arbiter dengan kualifikasi teknis yang tinggi.
2. Technical arbitration, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam dokumen (construction of document) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak.
3. Mixed arbitration, sengketa mengenai permasalahan faktual dan hukum (question of fact and law).

anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat


Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
A. Pengertian Antimonopoli dan Persaingan Usaha
“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.
Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikankepentingan umum.
Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli ). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.
A. Asas dan Tujuan Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.
B. Kegiatan yang dilarang dalan antimonopoly
Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2.Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya
C. Perjanjian yang dilarang dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Jika dibandingkan dengan pasal 1313 KUH Perdata, UU No.5/199 lebih menyebutkan secara tegas pelaku usaha sebagai subyek hukumnya, dalam undang-undang tersebut, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis . Hal ini namun masih menimbulkan kerancuan. Perjanjian dengan ”understanding” apakah dapat disebut sebagai perjanjian. Perjanjian yang lebih sering disebut sebagai tacit agreement ini sudah dapat diterima oleh UU Anti Monopoli di beberapa negara, namun dalam pelaksanaannya di UU No.5/1999 masih belum dapat menerima adanya ”perjanjian dalam anggapan” tersebut.
Sebagai perbandingan dalam pasal 1 Sherman Act yang dilarang adalah bukan hanya perjanjian (contract), termasuk tacit agreement tetapi juga combination dan conspiracy. Jadi cakupannya memang lebih luas dari hanya sekedar ”perjanjian” kecuali jika tindakan tersebut—collusive behaviour—termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dilarang dalam bab IV dari Undang-Undang Anti Monopoli . Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebgai berikut :
(a) Oligopoli
(b) Penetapan harga
(c) Pembagian wilayah
(d) Pemboikotan
(e) Kartel
(f) Trust
(g) Oligopsoni
(h) Integrasi vertikal
(i) Perjanjian tertutup
(j) Perjanjian dengan pihak luar neger
Perjanjian yang dilarang penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan
– Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasivadari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepadaPerseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
– Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
– Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut
Terdapat sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan dari aturan UU No. 5/1999 (sebagaimana diatur di pasal 50 dan 51 UU No.5/1999). Sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena dimungkinkan munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5/1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No. 5/1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru dianggap melanggar undang-undang oleh KPPU. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan yang lebih detil mengatur pelaksanaan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut demi menghindarkan salah tafsir dan memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi KPPU. Sebagaimana dapat dibaca di pasal 50 dan 51, aturan tentang sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut masing-masingnya diatur dengan sangat singkat, dalam satu kalimat saja.
D. Hal-hal yang Dikecualikan dalam Monopoli
Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :
(1) Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar,
yang terdiri dari :
(a) Oligopoli
(b) Penetapan harga
(c) Pembagian wilayah
(d) Pemboikotan
(e) Kartel
(f) Trust
(g) Oligopsoni
(h) Integrasi vertikal
(i) Perjanjian tertutup
(j) Perjanjian dengan pihak luar negeri
(2) Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar,
yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
(a) Monopoli
(b) Monopsoni
(c) Penguasaan pasar
(d) Persekongkolan
(3) Posisi dominan, yang meliputi :
(a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
(b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
(c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
(d) Jabatan rangkap
(e) Pemilikan saham
(f) Merger, akuisisi, konsolidasi
E. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:
1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.
Dalam pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.
Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:
1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
3. Efisiensi alokasi sumber daya alam
4. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli
5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya
6. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
8. Menciptakan inovasi dalam perusahaan
F. Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Pasal 49
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva kerugian pada pihak lain.
Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.